Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

 

 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama 

 

Pedoman Lainnya

   > Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negari pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 267A/KMA/SK/X/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Pengadilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung RI da 4 Lingkungan Peradilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas II menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan 21 Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 38/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 2 Mahkamah Syar’iyah Kelas II menjadi Kelas IB.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 39/KMA/SK/II/2107 Tentang Peningkatan Kelas pada 3 Pengadilan Militer Tipe B menjadi Tipe A.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalm rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/082/SK/IX/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang serta Tata Tertib Sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam Rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung RI.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 Tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194A/KMASK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pad Empat Lingkungan Peradilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Tim Khusus dalam Sistem Sertifikasi HAkim Ekonomi Syariah.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 85/KMA/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Sertifikasi HAkim Ekonomi Syariah.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 86/KMA/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengajar Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi di Lingkungan Peradilan Agama.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 84/KMA/SK/V/2013 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubhan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No. 71/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenag kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

• Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

   > Surat Edaran Mahkamah Agung

Sema 2 Tahun 2016 | Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

SEMA NO 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agunng Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan

SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan SEMA 14 Tahun 2010

SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

SEMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penandatanganan Pakta Integritas

SEMA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi

SEMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan

SEMA Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampauai Batas Satu Tahun Secara Kolektif

SEMA 1 Tahun 2012 : Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

SEMA Nomor 07 Tahun 2011 [Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]

SEMA No 8 Tahun 2011 [Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan PK]

SEMA No 1 Tahun 2011 | Perubahan SEMA No 2/2010 Ttg Penyampaian Salinan Putusan

SEMA No 14 Tahun 2010 | Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi/PK

SEMA No 04 Tahun 2011 | Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

SEMA No 2 Tahun 2010 | Penyampaian Salinan dan Petikan Putusa

   >  Peraturan Mahkamah Agung

Perma Nomor 2 Tahun 2015 | Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perma 7 Tahun 2015 | Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Juklak Sema 1 Tahun 2014

PERMA NO. 5 TAHUN 2012 [Penetapan Sementara]

PERMA NO 4 TAHUN 2012 [Perintah Penangguhan Sementara]

PERMA No 2 Tahun 2012 [Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP]

Perma 3 Tahun 2012 [Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya

Keputusan Ketua MA 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang PPH

Perma Nomor 01 Tahun 2011 | Hak Uji Materiil

Perma 1 Tahun 2004 | Hak Uji Materiil

Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Perma No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Perma No. 3 Tahun 2019 Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Perma No. 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perma No. 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Perma No. 6 Tahun 2019 Perintah Penangguhan Sementara