Banner ZI Banner Masker

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama Badung memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Publikasi Putusan

Seputar Peradilan

Webinar Kepemimpinan Hakim Perempuan 2021 1

Badung | www.pa-badung.go.id 

Kamis, 15 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1442 H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung, Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A., selaku perwakilan hakim perempuan mengikuti webinar dengan tema "Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan Dalam Peradilan Di Indonesia, Malaysia, dan Australia". Webinar ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Meskipun di Bali sedang libur lokal terkait perayaan Galungan, hal tersebut tidak mengurangi semangat hakim perempuan pada Pengadilan Agama Badung untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Tampil sebagai keynote speaker, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. menyampakan pidato kunci bahwa bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak salah satunya adalah pembentukan Pokja Perempuan dan Anak. Sejauh ini, Pokja yang dipimpinnya tersebut telah menghasilkan dua rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Pertama, Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini menjadi panduan bagi hakim agung dan hakim pada 4 badan peradilan di seluruh Indonesia, di antaranya yaitu Peradilan umum dalam perkara pidana dan perdata, peradilan agama dalam perkara perdata agama dan jinayat, peradilan militer dalam perkara pidana militer dan tata usaha militer serta dalam perkara/sengketa administrasi pemerintahan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Webinar Kepemimpinan Hakim Perempuan 2021 4

Kedua, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini juga menjadi panduan bagi hakim dalam menangani perkara permohonan izin menikah anak yang belum berumur 19 tahun di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Perma ini bertujuan juga agar para hakim benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya bagi anak perempuan yang selama ini banyak menjadi objek perkawinan anak.

Selanjutnya, webinar tersebut menampilkan beberapa narasumber yakni Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Hakim Agung perempuan dari Family Court of Australia (FCOA) serta 3 (tiga) orang hakim perempuan yang mewakili Mahkamah Agung Indonesia. Webinar ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi hakim perempuan dari ketiga negara mengenai representasi perempuan di peradilan, tantangan, harapan serta rekomendasi perbaikan ke depan. (Red-MRF)