• Home
  • Tentang Pengadian
    • Pengantar Ketua Pengadilan
    • Visi dan Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Pegawai
        • Profil Pimpinan
        • Profil Panitera & Sekretaris
        • Profil Hakim
        • Profil Kepaniteraan
        • Profil Kesekretariatan
        • Profil PPNPN
      • Struktur Organisasi
      • Alamat Pengadilan
      • Wilayah Yurisdiksi
      • Tugas Pokok dan Fungsi
      • Mantan Pimpinan
      • SK Pembentukan PA Badung
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E Learning
      • Kebijakan dan Peraturan Pengadilan
      • Yurisprudensi
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
      • Surat Keputusan Ketua
      • Kode Etik
        • Kode Etik PNS
        • Kode Etik dan Perilaku Hakim
        • Kode Etik Panitera dan Jurusita
    • Standar dan Maklumat Pelayanan
      • Maklumat Pelayanan
      • Pernyataan Komitmen
      • Standar Pelayanan
    • Program Kerja, Kinerja & Pelaporan
      • Rencana Jangka Panjang (Blue Print)
      • Program Kerja
      • Rencana Strategis
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
      • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
      • Laporan Tahunan
      • Rencana Aksi
    • Agenda Kegiatan
  • Layanan Publik
    • Standar Layanan
      • Jam Kerja Kantor
      • Tata Tertib Persidangan
      • Standar & Maklumat Pelayanan Peradilan
      • Fasilitas Publik
    • Layanan Informasi Publik
      • Kebijakan dan Peraturan
      • Mekanisme Memperoleh Informasi
      • Mekanisme Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi
      • Biaya Memperoleh Salinan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Kategorisasi Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Hak Pemohon Informasi
    • Pengawasan dan Disiplin Pegawai
      • SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
      • Hukuman Disiplin Pegawai
      • Pedoman Pengawasan
      • Langkah Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
      • Laporan Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim
    • Pengaduan Layanan Publik
      • SK Tim Pengaduan
      • Tata Cara Pengaduan
      • Mekanisme Penyelesaian Pengaduan
      • Aplikasi Pengaduan MA
      • Laporan Pengaduan
      • Hak Pelapor dan Terlapor
    • Standar Operating Procedure (SOP)
      • SOP Kepaniteraan
      • SOP Kesekretariatan
    • Survey Kepuasan Masyarakat
    • Prosedur Evakuasi
    • Petugas PTSP
  • Layanan Hukum
    • e Court
    • Layanan Perkara Prodeo
      • Syarat dan Prosedur
      • Biaya
      • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
      • Pengawasan
    • Prosedur Pengajuan Perkara
    • Hak Hak Pencari Keadilan
      • Hak Memperoleh Bantuan Hukum
      • Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
      • Hak Pokok Proses Litigasi & Persidangan
      • Hak Pencari Keadilan
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Berperkara Tingkat Pertama
      • Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi
      • Prosedur Berperkara Peninjauan Kembali
      • Prosedur Berperkara Tingkat Banding
      • Perkara Gugatan Sederhana
      • Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan
    • Informasi Perkara
      • Buku Register Perkara
      • Laporan Keadaan Perkara dan Keuangan Perkara
      • Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
      • Laporan Delegasi
      • Laporan Panggilan Ghaib
    • Biaya Perkara
      • Radius dan Panjar Biaya Perkara
      • Rincian Biaya Proses Berperkara
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
    • Pos Bantuan Hukum
      • Keberadaan Posbakum
      • Hak Mendapat Bantuan Hukum
      • Prosedur Posbakum
      • Pengawasan Posbakum
    • Mediasi
      • Daftar Mediator
      • Prosedur Mediasi
      • Laporan Mediasi
    • Delegasi/Tabayun
  • Transparansi
    • Transparansi Kepegawaian
      • DUK & Bezzeting Pegawai
      • Kenaikan Pangkat & Satya Lencana
      • Statistik Pegawai
    • Transparansi Umum dan Keuangan
      • Pedoman Administrasi Keuangan
      • Rencana Kerja Anggaran
      • Laporan Realisasi Anggaran
      • DIPA
      • Laporan Operasional ( LO )
      • Laporan Neraca
      • Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
      • CALK
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Rencana Penarikan dana
    • Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • Laporan BMN
    • Kepaniteraan
      • Statistik Perkara
      • Panggilan Ghaib
      • Laporan penggunaan biaya perkara
      • Laporan pengembalian sisa panjar perkara
    • Laporan
      • Laporan Tahunan
      • LKiJP
      • LHKPN
      • Laporan Pelayanan Informasi Publik
      • Sasaran Kinerja Pegawai
    • ZI dan APM
      • Zona Integritas
        • Area I Manajemen Perubahan
        • Area II Penataan Tata Laksana
        • Area III Penataan Sistem Manajemen SDM
        • Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
        • Area V Penguatan Pengawasan
        • Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      • APM
    • Pedoman Pengelolaan Kesekratariatan
    • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
  • Publikasi
    • Arsip Berita
    • Arsip Pengumuman
    • Arsip Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Regulasi/Aturan
    • Arsip Hasil Penelitian
    • Arsip File Multimedia
      • Galeri Foto
      • Galeri Video
    • Ucapan Selamat/Duka Cita
    • Arsip Artikel

Home > Layanan Hukum

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Published: Thursday, 17 December 2020 07:19 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 1339
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama 

Copyright © 2019. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Badung

Beranda contact Webmail