• Home
  • Tentang Pengadian
    • Pengantar Ketua Pengadilan
    • Visi dan Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Pegawai
        • Profil Pimpinan
        • Profil Panitera & Sekretaris
        • Profil Hakim
        • Profil Kepaniteraan
        • Profil Kesekretariatan
        • Profil PPNPN
      • Struktur Organisasi
      • Alamat Pengadilan
      • Wilayah Yurisdiksi
      • Tugas Pokok dan Fungsi
      • Mantan Pimpinan
      • SK Pembentukan PA Badung
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E Learning
      • Kebijakan dan Peraturan Pengadilan
      • Yurisprudensi
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
      • Surat Keputusan Ketua
      • Kode Etik
        • Kode Etik PNS
        • Kode Etik dan Perilaku Hakim
        • Kode Etik Panitera dan Jurusita
    • Standar dan Maklumat Pelayanan
      • Maklumat Pelayanan
      • Pernyataan Komitmen
      • Standar Pelayanan
    • Program Kerja, Kinerja & Pelaporan
      • Rencana Jangka Panjang (Blue Print)
      • Program Kerja
      • Rencana Strategis
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
      • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
      • Laporan Tahunan
      • Rencana Aksi
    • Agenda Kegiatan
  • Layanan Publik
    • Standar Layanan
      • Jam Kerja Kantor
      • Tata Tertib Persidangan
      • Standar & Maklumat Pelayanan Peradilan
      • Fasilitas Publik
    • Layanan Informasi Publik
      • Kebijakan dan Peraturan
      • Mekanisme Memperoleh Informasi
      • Mekanisme Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi
      • Biaya Memperoleh Salinan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
      • Kategorisasi Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Hak Pemohon Informasi
    • Pengawasan dan Disiplin Pegawai
      • SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
      • Hukuman Disiplin Pegawai
      • Pedoman Pengawasan
      • Langkah Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
      • Laporan Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim
    • Pengaduan Layanan Publik
      • SK Tim Pengaduan
      • Tata Cara Pengaduan
      • Mekanisme Penyelesaian Pengaduan
      • Aplikasi Pengaduan MA
      • Laporan Pengaduan
      • Hak Pelapor dan Terlapor
    • Standar Operating Procedure (SOP)
      • SOP Kepaniteraan
      • SOP Kesekretariatan
    • Survey Kepuasan Masyarakat
    • Prosedur Evakuasi
    • Petugas PTSP
  • Layanan Hukum
    • e Court
    • Layanan Perkara Prodeo
      • Syarat dan Prosedur
      • Biaya
      • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
      • Pengawasan
    • Prosedur Pengajuan Perkara
    • Hak Hak Pencari Keadilan
      • Hak Memperoleh Bantuan Hukum
      • Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
      • Hak Pokok Proses Litigasi & Persidangan
      • Hak Pencari Keadilan
    • Prosedur Berperkara
      • Prosedur Berperkara Tingkat Pertama
      • Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi
      • Prosedur Berperkara Peninjauan Kembali
      • Prosedur Berperkara Tingkat Banding
      • Perkara Gugatan Sederhana
      • Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan
    • Informasi Perkara
      • Buku Register Perkara
      • Laporan Keadaan Perkara dan Keuangan Perkara
      • Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
      • Laporan Delegasi
      • Laporan Panggilan Ghaib
    • Biaya Perkara
      • Radius dan Panjar Biaya Perkara
      • Rincian Biaya Proses Berperkara
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
    • Pos Bantuan Hukum
      • Keberadaan Posbakum
      • Hak Mendapat Bantuan Hukum
      • Prosedur Posbakum
      • Pengawasan Posbakum
    • Mediasi
      • Daftar Mediator
      • Prosedur Mediasi
      • Laporan Mediasi
    • Delegasi/Tabayun
  • Transparansi
    • Transparansi Kepegawaian
      • DUK & Bezzeting Pegawai
      • Kenaikan Pangkat & Satya Lencana
      • Statistik Pegawai
    • Transparansi Umum dan Keuangan
      • Pedoman Administrasi Keuangan
      • Rencana Kerja Anggaran
      • Laporan Realisasi Anggaran
      • DIPA
      • Laporan Operasional ( LO )
      • Laporan Neraca
      • Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
      • CALK
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Rencana Penarikan dana
    • Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
      • Daftar Aset dan Inventaris
      • Laporan BMN
    • Kepaniteraan
      • Statistik Perkara
      • Panggilan Ghaib
      • Laporan penggunaan biaya perkara
      • Laporan pengembalian sisa panjar perkara
    • Laporan
      • Laporan Tahunan
      • LKiJP
      • LHKPN
      • Laporan Pelayanan Informasi Publik
      • Sasaran Kinerja Pegawai
    • ZI dan APM
      • Zona Integritas
        • Area I Manajemen Perubahan
        • Area II Penataan Tata Laksana
        • Area III Penataan Sistem Manajemen SDM
        • Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
        • Area V Penguatan Pengawasan
        • Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      • APM
    • Pedoman Pengelolaan Kesekratariatan
    • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
  • Publikasi
    • Arsip Berita
    • Arsip Pengumuman
    • Arsip Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Regulasi/Aturan
    • Arsip Hasil Penelitian
    • Arsip File Multimedia
      • Galeri Foto
      • Galeri Video
    • Ucapan Selamat/Duka Cita
    • Arsip Artikel

Home > Layanan Hukum > Layanan Perkara Prodeo

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Published: Thursday, 17 December 2020 07:19 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 1423
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama 

Pencarian

Informasi Cepat

Direktori Putusan Mahkamah Agung

Penelusuran perkara Penelusuran Putusan Perkara PA Badung


Kunjungi

Bantuan Hukum

Posbakum Informasi bantuan hukum untuk pencari keadilan


Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara

Prosedur Perkara Tingkat Pertama

Prosedur Perkara Tingkat Banding

Prosedur Perkara Tingkat Kasasi

Prosedur Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Prosedur Perkara Gugatan Sederhana

Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan


Prosedur Perkara Tingkat Pertama

Layanan Informasi Publik

Unduh formulir pengajuan perkara.


Prosedur berperkara Tingkat Pertama

Statistik Pengadilan

Data Perkara dan Putusan Pengadilan.


Kunjungi

Pengaduan Pelayanan Pengadilan

Prosedur Pengaduan Pelayanan Pengadilan.


Kunjungi

Video Layanan SITIJON

 

Aplikasi SITIJON

Tautan

Mahkamah Agung
Link website Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badilag
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Badan Urusan Administrasi MARI
Badan Urusan Administrasi MARI

PTA Mataram
Pengadilan Tinggi Agama Mataram

PT Denpasar
Pengadilan Tinggi Denpasar

Kejaksaan Tinggi
Kejaksaan Tinggi

Kabupaten Badung
Kabupaten Badung

Aplikasi Layanan

Hasil Survey

PLAKAT IKM SMT II 2021

PLAKAT IPAK SMT II 2021

Pengunjung

Hari ini
Minggu ini
Bulan ini
Jumlah
947
2077
3447
1113323

Online (15 minutes ago):10

Copyright © 2019. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Badung

Beranda contact Webmail