Video Profil

Seputar Peradilan

rapat3

Badung | www.pa-badung.go.id

Selasa, 12 Januari 2021 M bertepatan dengan 28 Jumadilawal 1442 H, Pengadilan Agama Badung mengadakan 3 kegiatan sekaligus yaitu: Rapat Pembahasan Anggaran Tahun 2021, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia. Kegiatan tersebut diawali dengan Rapat Pembahasan Anggaran Pengadilan Agama Badung Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Badung, Awaluddin, S.H.I. dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung, Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.  Kegiatan rapat mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Badung dan diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Badung mendapatkan anggaran dengan total sejumlah Rp3.665.887.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Dengan anggaran yang telah tersedia, Ketua Pengadilan Agama Badung berpesan untuk membelanjakan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai kinerja optimal dan tercapainya pelayanan prima kepada pencari keadilan. Selain itu prinsip transparan dan akuntabel senantiasa dipedomani agar setiap pembelanjaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

pakta

Setelah rapat pembahasan anggaran, kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Badung. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Terlebih, Pengadilan Agama Badung sedang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pakta integritas dan perjanjian kinerja menjadi makna penting bagi segenap hakim dan pegawai pada Pengadilan Agama Badung. Tidak berhenti pada penandatanganan pakta integritas semata, pembangunan integritas menjadi kunci utama agar dokumen pakta integritas yang telah ditandatangani tidak menjadi sekadar formalitas awal tahun semata.

pks2

Pada akhir kegiatan hari itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Agama Badung dengan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia (YBBH - SKI) mengenai Penyediaan Jasa Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Badung Tahun 2021. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Badung mendapatkan alokasi anggaran Layanan Pos Bantuan Hukum dari DIPA 04 Badan Peradilan Agama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut ditujukan untuk jasa konsultasi bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, diharapkan dapat meningkatkan akses peradilan (acces to justice) kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat tidak dapat beracara di pengadilan agama dengan alasan tidak mampu secara ekonomi atau pun tidak mampu memahami prosedur hukum.

Mahkamah Agung - Unggul !!!

BADILAG - Excellent !!!

PTA Mataram - Bisa !!!

PA Badung - OK SMART (Orientasi Kerja, Santun, Melayani, Akuntabel, Relijius, Transparan)