Pengawasan Posbakum

Pengawasan Posbakum

 
1. Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Badung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Badung;
2. Ketua Pengadilan Agama Badung bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai asas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
3. Panitera Pengadilan Agama Badung membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung;
4. Panitera Pengadilan Agama Badung melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan Agama Badung dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung;
5. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Badung mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan Agama Badung mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Agama Badung yang dilaporkan melalui Panitera;
6. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
7. Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Agama Badung dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Agama Badung dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.