Keberadaan Posbakum

  • Pengadilan Agama Badung menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun hukum dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan. Pelayanan Posbakum berlangsung selama 1 tahun anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

    Lembaga Penyelenggaran dan Dasar Hukum
    Tahun 2021 Pengadilan Agama Badung bekerjasama dengan LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) Yayasan Biro Bantuan Hukum-Sentral Keadilan Indonesia (YBBH-SK), yang berkedudukan di Jalan Katalia No.6 Ubung-Denpasar.
    Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
  • Surat Penetapan Pejabat Pengadaan Pengadilan Agama Badung Nomor W22-A15/10/PL.01/I/2021 04 Januari 2021.
  • Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : W22-A15/09/PPK/2021 tanggal 4 Januari 2021.