Get Adobe Flash player

Naskah Peraturan MA

NASKAH PERATURAN MA

SURAT EDARAN

 

1

JUKLAK SEMA RI NO. 10 TAHUN 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

Download

2

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035

Download

3

SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Download

4

Surat Edaran No. 03/Bua.6/Hs/SP/III/2010 Tentang penerimaan Tamu

Download

5

Surat Edaran No. 02/Bua.6/Hs/SP/III/2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Download

6

Surat Edaran No. 01/Bua.6/Hs/SP/II/2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG

 

1

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.7 TH.1989 tentang Peradilan Agama

Download

2

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

Download

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN

 

1

KMA No. 071/KMA/SK/V/2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi MA RI

Download

2

Keputusan Sekretaris MA RI No. 035/SK/IX/2008

Download

3

Keputusan Sekretaris MA RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Perilaku Pegawai MA RI

Download

4

SK BUA No. 001/SK/BU-A/I/ 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Download

5

KMA No. 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbah Nikah)

Download

6

Keputusan Ketua MARI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan

Download

7

Lampiran Keputuan Ketua MARI No. 1-144/KMA/SK/I/2011

Download

8

KMA No. 157/KMA/SK/IX/2007

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN

 

1

Kepres No. 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan PerumahanPNS

Download

2

Kepres No. 55 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Gaji PNS

Download

 

 

 

 

 

 

 

FATWA MA

  1. Fatwa_kma052-11 | keterangan: Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
  2. 10/TUADA-AG/X/2011 | keterangan: Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK.
  3. Fatwa35_09 Keterangan: Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
  4. Fatwa44_09
  5. Fatwa45_09
  6. Fatwa52_09 | keterangan: Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
  7. Fatwa59_09 | (KMA59_09).Bahwa Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
  8. Fatwa101_09
  9. Fatwa115_09 | keterangan: Putusan MA tidak berlaku surut.
  10. Fatwa117_09
  11. Fatwa118_09 | keterangan: Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
  12. Fatwa130_09 Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
  13. Fatwa132_09
  14. Fatwa144_09
  15. Fatwa146_09 Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.
  16. Fatwa148_09Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
  17. Fatwa149_09Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama , dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.
  18. Fatwa151_09

 

 

Untuk Melihat Fatwa MA Diatas silahkan Klik Disini

 

NASKAH AKADEMIK

 

Berikut adalah beberapa naskah akademis yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

 

No
Naskah Akademis
Download
1.
Naskah Akademis Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) download
2.
Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court download
3.
Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cyber Crime) download
4.
Naskah Akademis Korupsi, Kolusi dan Nepotisme download
5.
Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution (Mediasi) download
6.
Naskah Akademis Mediasi download
7.
Naskah Akademis Program Diklat Serta Persyaratan Pelatihan Bagi Hakim Dan Tenaga Peradilan download
8.
Naskah Akademis RUU Tentang Hukum Acara Perdata 2011 download
 

 

1.
EKSEKUSI dan LELANG Dalam Hukum Acara Perdata download
2.
HIYAL ASY SYARIYAH Dalam Praktek Hibah dan Wasiat download
3.
Makalah Tuada Agama download
4.
Pelaksanaan Program-Program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama download
5.
Pemecahan Permasalahan Hukum Lingkungan Peradilan Agama Bahan Rakernas 2011 download
6.
Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Pengadilan Agama-1 download
7.
Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh download
8. Hasil Rakernas 2012 Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2012 download
9. Hasil Rakernas 2011 Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2011 download
10. Hasil Rakernas 2010Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2010 download